TASIKMALAYA | Angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya termasuk paling tinggi dibanding daerah lainnya se-Jawa Barat, setelah Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, semua pihak diminta untuk terlibat dalam urusan menekan angka stunting.
Hal itu terlontar langsung dari Kementrian Kesehatan RI, Tb. Rachmat Sentika. Menurutnya, dengan tingginya angka stunting ini, harus ada upaya kerja keras. Pihaknya meyakini bahwa sebagai pimpinan, bupati Tasikmalaya beserta para kepala dinas dan jajarannya melakukan langkah konkrit guna menangganinya.
Tak Hanya itu, lanjut Rachmat, soal pencegahannya pun harus melibatkan para camat untuk memimpin gerakan pencegahan aksi stunting dengan melibatkan desa dan masyarakat. “Ini waktunya untuk melangkah, mudah-mudahan dia hingga tiga bulan ini angka stunting di Kabupaten Tasik bisa di bawah 8 persen,” ujarnya, Senin (11/11/2019).
Sementara itu, Luthfi Hizba Rusydia, selaku Sekjen Perwakilan Forum Masyarakat Madani Tasikmalaya dan Komisi Kesehatan Sosial MUI Kabupaten Tasikmalaya mengungkapkan, tingginya stunting adalah masalah serius dan isu nasional serta bisa menjadi kontradiktif antara program pemerintah pusat dengan visi dan misi SDM unggul, khususnya Pemkab Tasikmalaya.
Ia menegaskan, harus bergerak cepat untuk mengatasi dan mencegahnya. “Pemerintah daerah bisa melibatkan elemen masyarakat di luar instansi. Minimalnya edukasi masyarakat dan kurangya gizi jadi salah satu penyebab stunting dan pihak pemerintah, sehingga harus bisa bersinergi dengan OKP, LSM, tokoh-tokoh untuk memberi edukasi pencegahan stunting,” sebut ia.
Kemudian, Menurut Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rianto, stunting menjadi kewajiban bersama karena persoalan di daerah terkadang yang ada di kecamatan dan puskesmas masih normatif.
“Berbicara stunting, intinya pola hidup masyrakat kita ini masih belum paham mengenai apa itu stunting. Maka kami mengajak untuk melakukan action di lapangan karena kepala puskesmas adalah jenderal lapangan di tiap kecamatan untuk bisa menghimpun semua pihak untuk sama-sama turun mensosialiasikan kepada masyaraka. Ini yang belum terjadi pada kita dan buatkan langkah yang paling strategis,” ungkap Ato.
Pihaknya pun selalu menemukan eksekusi yang kurang dilakukan serta terlambat. “Libatkan ibu- ibu biar angka stunting sampai ke bawah, apakah ibu-ibu yang ada di wilayah paham dengan stunting?,” tanya ia.
“Kami mengkhawatirkan yang paham stunting hanya pihak Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan yang sadar terhadap stunting itu hanya kita,” tutur Ato. Ia pun menyampaikan bahwa kekerasan pada Anak di Kabupaten Tasikmalaya tertinggi di Priangan Timur.
Tindak kekerasan pada anak baik di Polres Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya lebih tinggi, sehingga hal itu merupakan persoalan bersam. “Bukan hanya Dinkes, 46 Satgas KPAID siap untuk turun untuk menyampaikan pemahaman,” pungkasnya. (Amas)
Discussion about this post