Ekonomi – Cianews – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, memberikan sinyal dukungan terhadap rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Namun, ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah agar kenaikan ini tak membebani mereka.
"Kenaikan PPN memang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi kami tak akan tinggal diam jika kebijakan ini justru memukul rakyat kecil," tegas Fathi dalam keterangannya di Jakarta. Fraksi Demokrat, lanjutnya, menuntut agar kebijakan ini diterapkan secara adil dan berimbang.
Fathi yang duduk di Komisi XI DPR RI mengungkapkan beberapa langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Sayangnya, detail langkah-langkah tersebut tak dijelaskan lebih lanjut dalam rilis pers.
Fraksi Demokrat, menurut Fathi, akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Ia juga menyerukan sosialisasi masif kepada masyarakat terkait kebijakan ini, sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021.
"Kenaikan PPN harus dilihat sebagai peluang perbaikan keuangan negara, bukan kesempatan menindas rakyat kecil," pungkas Fathi. "Fraksi Demokrat akan memastikan kebijakan ini diterapkan dengan cermat, berimbang, dan pro-rakyat."
Kenaikan PPN 12 persen merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki struktur penerimaan negara sesuai UU HPP 2021 yang telah disahkan DPR. Pernyataan Fathi ini menjadi sorotan, mengingat potensi dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat luas.
Tinggalkan komentar