Ekonomi – Cianews – Polemik pelaksanaan open bidding jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) memanas. Sejumlah fraksi di DPRD KBB mendesak Komisi 1 untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proses tersebut. Desakan ini muncul setelah mencuat tuduhan proses open bidding yang dinilai tergesa-gesa dan kurang transparan.
Anggota Fraksi Partai Golkar KBB, Lili Suhaeli, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Pansus. "Saya mengusulkan agar Pansus dibentuk. Ini upaya untuk perbaikan pemerintahan daerah Bandung Barat," tegasnya saat dikonfirmasi, Senin (23/12/2024). Lili menilai proses open bidding yang berlangsung terkesan tertutup dan terburu-buru. Ia pun mendukung langkah Komisi 1 untuk memanggil Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir, dan Plt Kepala BKPSDM untuk dimintai klarifikasi.
Senada dengan Lili, anggota Fraksi Partai Demokrat, Liwa Ulhamdi, juga mendukung penuh rencana pemanggilan tersebut. Menurutnya, komunikasi yang substansial antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam membangun sinergitas pemerintahan. "Seharusnya, mekanisme komunikasi atau proses yang substansial antara legislatif dan eksekutif itu ditempuh," tegasnya. Liwa menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta berharap agar eksekutif tidak mengabaikan peran legislatif. Fraksi Demokrat, lanjut Liwa, siap mendukung pemerintahan baru dan berjuang untuk birokrasi yang lebih baik. "Kami siap untuk mendukung pemerintah dalam rangka memperbaiki tatanan birokrasi yang akuntabel dan transparan yang tentunya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat," tandasnya.
Desakan pembentukan Pansus ini menunjukkan ketidakpuasan sejumlah anggota dewan terhadap proses open bidding JPTP di KBB. Langkah selanjutnya Komisi 1 dan respon Pj Bupati dan BKPSDM akan menjadi sorotan publik dan menentukan arah penyelesaian polemik ini.
Tinggalkan komentar