Ekonomi – Cianews – Aplikasi WPONE, yang terungkap sebagai penipuan sejak 14 Maret 2025, telah merugikan anggota hingga miliaran rupiah. Banyak korban kini berupaya keras mengembalikan uang mereka yang raib dibawa kabur oleh para bandar. Berbagai strategi diterapkan, mulai dari aksi langsung hingga jalur hukum.
Beberapa anggota nekat menggerebek rumah para pemimpin (leader) dan menyerahkan mereka ke polisi. Di hadapan aparat, kesepakatan pengembalian kerugian bisa tercapai. Namun, metode ini memiliki keterbatasan. Pengembalian dana mungkin tak maksimal, terutama jika anggota berada di level tinggi. Aset para leader bisa jadi tak cukup menutupi kerugian seluruh anggota. Apalagi, banyak leader yang berkelit sebagai korban, meski kenyataannya mereka telah meraup keuntungan besar dari skema ponzi aplikasi tersebut, termasuk bonus dan komisi perekrutan.
Alternatif lain adalah jalur hukum formal. Menggandeng pengacara kompeten menjadi langkah strategis untuk menuntut hak. Proses ini membebaskan korban dari aksi ‘main hakim sendiri’, karena polisi yang akan memburu pelaku. Namun, kelemahannya adalah proses yang panjang dan rumit, terutama dengan jumlah korban yang mencapai ribuan. Tahapannya meliputi pengumpulan bukti, pelaporan ke Bareskrim Polri (dengan batasan nilai kerugian minimum), penyelidikan, penangkapan pelaku, pengajuan berkas ke Kejaksaan, dan persidangan. Jika hakim memutuskan pelaku bersalah dan aset disita, barulah dana dapat dikembalikan kepada korban. Proses ini membutuhkan kesabaran dan keuletan.
Tinggalkan komentar