Ekonomi – Cianews – Langkah Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menertibkan tambang ilegal mendapat respons beragam. Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Samsul Hidayat, misalnya, menyatakan setuju penertiban, namun menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar tak merugikan warga lokal.
Samsul menjelaskan, banyak aktivitas pertambangan yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, baik bagi penambang sendiri maupun UMKM di sekitarnya. "Penertiban perlu, tapi harus ada evaluasi mendalam dampaknya," tegas politikus Golkar Dapil Kabupaten Bogor ini, Senin (20/1). Ia khawatir penertiban justru memiskinkan warga yang selama ini menggantungkan hidup pada tambang.
Menurut Samsul, Pemprov Jabar perlu lebih cermat mengevaluasi izin pertambangan, memperhatikan kelayakan tambang, dan melibatkan masyarakat lokal. "Kalau ada 10 tambang tapi hanya 2 yang layak, merger saja. Evaluasi lapangan sangat penting," sarannya. Ia juga menekankan perlunya menyiapkan alternatif mata pencaharian bagi warga jika tambang ditutup, kecuali jika tambang tersebut eksploitatif dan tak mensejahterakan masyarakat.
Related Post
Samsul menambahkan, pemerintah harus bijak, menyeimbangkan pelestarian lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengungkapkan kemarahannya atas maraknya tambang ilegal di Subang, bahkan turun langsung ke lokasi dan menggelar rapat khusus bersama pejabat Pemprov Jabar, termasuk Sekda, Kepala Dinas ESDM, Kepala Satpol PP, dan pemerintah daerah setempat. Kekecewaan Dedi atas kondisi tambang ilegal tersebut kembali diutarakan dalam rapat tersebut. (son)
Tinggalkan komentar