Ekonomi – Cianews – Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat kembali menyuarakan keprihatinannya atas kerusakan lahan hutan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Ketua FK3I Pusat, Dedi Kurniawan, mendesak pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) terkait tata ruang KBU dan segera melakukan pemulihan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi usai rapat kerja daerah FK3I Jabar pada 27 Februari 2025. Ia menekankan perlunya revisi dan penguatan regulasi yang ada, khususnya terkait pembangunan di KBU. "FK3I tidak mentolerir pembangunan apartemen, wisata, atau bangunan lain yang melanggar aturan," tegas Dedi. Menurutnya, implementasi Perda yang efektif sangat krusial untuk menjaga kelestarian hutan di KBU.
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan kekhawatirannya atas maraknya bangunan liar dan pelanggaran Perda di KBU. Ia menyayangkan minimnya upaya pemulihan dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, mengingat kasus pencabutan izin hotel di masa lalu. "Pemulihan kawasan harus dilakukan, baik secara swadaya maupun melalui kerja sama dengan berbagai pihak," imbuhnya. Upaya pemulihan ini, kata Dedi, akan dijalankan melalui edukasi, sosialisasi, dan penanaman kembali pohon di lahan yang rusak.
Related Post
FK3I juga meminta pemerintah pusat, khususnya Perhutani, PTPN, dan BBKSDA, untuk turut serta dalam pengawasan dan penegakan aturan di KBU. Dedi berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dapat mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa mendatang. "Kita harus bertindak cepat dan tegas sebelum kerusakan KBU semakin tidak terkendali," pungkasnya.
Tinggalkan komentar