Ekonomi – Cianews – Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus) menggelar "Tadarus Demokrasi" di tengah bulan Ramadhan. Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh para pegiat demokrasi, termasuk Komite Pemilih Indonesia, Lingkar Mandani Indonesia, Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia, dan akademisi Universitas Langlangbuana. Diskusi menarik ini membahas isu politik dan demokrasi terkini, baik nasional maupun lokal.
Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, menekankan pentingnya peran masyarakat sipil yang kritis dan responsif terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, masyarakat harus jeli mengamati arah pemerintahan baru ini dan menentukan sikap yang tepat. "Kita harus mempersiapkan diri, memandang pemerintahan Prabowo-Gibran mau dibawa ke mana, sehingga bisa menentukan sikap kita," tegas Yusfitriadi.
Yusfitriadi juga menyoroti kekhawatiran Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Hal ini, menurutnya, berpotensi menghambat Prabowo dalam mengambil kebijakan yang independen demi kemajuan bangsa. "Apakah Prabowo masih berada di bayang-bayang Jokowi? Jika begitu, ia tidak bisa menentukan kebijakan sendiri," ujarnya.
Related Post
Lebih lanjut, Yusfitriadi menyoroti UU TNI yang baru disahkan. Ia menilai, proses pengesahan yang terkesan tertutup dan minim partisipasi publik patut dipertanyakan. "Apakah ini akan mengembalikan rezim orde baru? UU TNI ini masih menjadi perdebatan karena dibahas sembunyi-sembunyi, tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, jika pemerintah semakin menutup diri terhadap aspirasi rakyat, maka gerakan masyarakat sipil harus semakin terkristalisasi. "Jika itu terjadi, harus ada kristalisasi gerakan masyarakat sipil, bukan untuk melawan rezim, tetapi untuk membangun nalar kritis terhadap kondisi pemerintahan hari ini," pungkasnya. Diskusi ini pun menjadi sorotan penting terhadap dinamika demokrasi di era kepemimpinan baru.
Tinggalkan komentar