Ekonomi – Cianews – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini menggelar pertemuan penting dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Balai Kota Depok (11/3/2025). Pertemuan yang juga dihadiri 27 bupati dan wali kota se-Jawa Barat ini membahas solusi konkrit mengatasi masalah tata ruang, khususnya di daerah aliran sungai (DAS). Hasilnya? Langkah tegas untuk mengatasi banjir di Jawa Barat!
Menurut Dedi Mulyadi, pemerintah provinsi akan membiayai pengukuran tanah di sempadan sungai seluruh DAS di Jawa Barat. "Ini solusi dari Menteri untuk masyarakat Jawa Barat," tegasnya. Tujuannya? Mengembalikan fungsi sungai, memperlebar badan sungai, dan menormalkan kapasitas tampung air.
Langkah krusial lainnya adalah penerbitan sertifikat sempadan sungai atas nama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). "Dengan begitu, tak ada lagi klaim perorangan atau perusahaan yang menghambat normalisasi dan pelebaran sungai," jelas Dedi.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menambahkan, tanah di sempadan sungai yang belum bersertifikat akan ditetapkan sebagai milik negara dan dikelola BBWS setempat. "Kita akan terbitkan sertifikat untuk BBWS agar tak ada lagi klaim sepihak dan ekosistem sungai terjaga," tegas Nusron. Langkah berani ini diharapkan mampu mencegah pembangunan liar di sempadan sungai dan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir di Jawa Barat. cianews.co.id melihat ini sebagai gebrakan signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam di Jawa Barat.
Tinggalkan komentar