Ekonomi – Cianews – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar rapat penanganan banjir Jabodetabek-Punjur di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/03/2025). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkap fakta mengejutkan: 796 titik pelanggaran tata ruang ditemukan di kawasan tersebut, yang secara tidak langsung berkontribusi pada bencana banjir.
"Hasil pengecekan tata ruang Jabodetabek-Punjur berdasarkan Perpres 60 Tahun 2020 menunjukkan angka pelanggaran yang sangat tinggi," ungkap Menteri Nusron kepada media usai rapat. Pelanggaran utamanya adalah alih fungsi lahan, misalnya dari hutan atau perkebunan menjadi perumahan dan area usaha.
Pemerintah menargetkan penyelesaian masalah ini tahun ini. "Untuk bangunan tanpa alas hak, akan dilakukan pendekatan kemanusiaan. Sedangkan bangunan dengan alas hak akan dicek satu per satu. Jika proses perizinan tidak sesuai aturan, akan kita dekati untuk membatalkan sertipikatnya. Namun, jika sertipikatnya sah, maka akan dilakukan Pengadaan Tanah," jelas Menteri Nusron.
Related Post
Menteri PU, Dody Hanggodo, menambahkan bahwa rapat ini merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Setelah Idulfitri, rapat teknis akan digelar bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah banjir Jabodetabek-Punjur. Rapat tersebut dihadiri pula oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah; Bupati/Wali Kota se-Banten; Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati; dan Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya.
Tinggalkan komentar