Ekonomi – Cianews – Sidang sengketa Pilkada Bandung Barat 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak baru. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail, dengan tegas membantah semua tuduhan yang dilayangkan oleh rivalnya, Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman (pasangan nomor urut 3). Tuduhan tersebut meliputi keberpihakan Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, dan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, serta praktik politik uang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Kuasa hukum Jeje-Asep, Susanti Komalasari, dalam sidang lanjutan Jumat (17/1), menyatakan bahwa klaim kunjungan Menteri Yandri dan Raffi Ahmad yang dituduh bermuatan dukungan politik adalah tidak benar. Susanti menegaskan pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti ke MK yang menunjukkan kunjungan tersebut bersifat resmi dan tidak ada indikasi dukungan terhadap Jeje-Asep.
"Bukti tersebut secara jelas menunjukkan bahwa kegiatan tersebut adalah kunjungan resmi dari Menteri Yandri, bukan kegiatan yang mengarah pada dukungan terhadap Jeje-Asep," tegas Susanti.
Terkait tuduhan TSM, Susanti menekankan bahwa jika memang ada pelanggaran tersebut, seharusnya pihak Hengki-Ade telah melaporkan ke Bawaslu. Ketiadaan laporan tersebut, menurutnya, menunjukkan lemahnya dasar tuduhan tersebut. "Jika memang ada praktik TSM, seharusnya pihak Pemohon sudah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu sebagai langkah penegakan hukum," tambahnya.
Jeje-Asep pun meminta MK menolak seluruh permohonan Hengki-Ade dan mempertahankan keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat terkait hasil Pilkada. Seperti diketahui, Hengki-Ade sebelumnya meminta MK mendiskualifikasi Jeje-Asep dan membatalkan hasil Pilkada karena dugaan pelanggaran kampanye hingga pemungutan suara. Sidang perdana kasus ini digelar pada Rabu (8/1). Kini, bola panas berada di tangan MK untuk menentukan keputusan akhir.
Tinggalkan komentar