Ekonomi – Cianews – Pemkab Sumedang tak main-main dalam menertibkan perumahan di Kecamatan Cimanggung. Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang, Tuti Ruswati, menyatakan akan memanggil dan memeriksa seluruh perumahan di wilayah tersebut, khususnya yang berada di dataran tinggi. Langkah tegas ini diambil menyusul ditemukannya puluhan hektare lahan terbuka yang berpotensi menimbulkan bencana longsor, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di empat desa: Cihanjuang, Sukadana, Sindangpakuon, dan Sindanggalih. Banjir akibat luapan Sungai Cimande menjadi pemicu utama intensifikasi penertiban ini.
"Kita akan mulai menertibkan perumahan-perumahan di hulu, karena banyak lahan terbuka yang berdampak lingkungan," tegas Tuti saat ditemui di Kantor Kecamatan Cimanggung, Selasa (18/3). Pemeriksaan akan meliputi perizinan dan ketersediaan lahan resapan air. Surat panggilan akan segera dikirimkan kepada para pengembang. Bupati Sumedang, Dony Ahmas Munir, sebelumnya telah menginstruksikan pengerukan dan normalisasi sungai di hilir serta reboisasi di hulu sebagai upaya mitigasi bencana.
Penertiban ini tak hanya sebatas pemeriksaan izin. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Sumedang, Yan Mahal Rizal, mengungkapkan pihaknya akan menindak tegas perumahan yang melanggar aturan. "Kami mengimbau agar semua pihak mematuhi regulasi yang berlaku," ujarnya.
Related Post
Informasi yang dihimpun cianews.co.id menyebutkan, Perumahan SBG di Desa Cihanjuang menjadi salah satu yang menjadi sorotan. Satpol PP Sumedang telah menghentikan aktivitas penataan lahan di perumahan tersebut karena diduga ilegal. Pemeriksaan terhadap Perumahan Bumi Pasir Nanjung Indah juga akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Langkah Pemkab Sumedang ini diharapkan dapat mencegah bencana serupa dan memastikan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Tinggalkan komentar