Ekonomi – Cianews – Pembangunan Eiger Camp di Kawasan Bandung Utara (KBU) tengah menjadi sorotan tajam DPRD Jawa Barat. Proyek yang telah mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini menuai kontroversi karena dikhawatirkan merusak lingkungan. Rapat dengar pendapat antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat pun digelar, menghadirkan sejumlah dinas terkait dan PT Mitra Reka Buana selaku pengelola Eiger Camp.
Dalam rapat tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat memastikan Eiger Camp telah terdaftar dalam sistem OSS, menunjukkan kelengkapan dokumen perizinan. "Pada prinsipnya, semua kewajiban perusahaan dalam perizinan hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah dipenuhi," ungkap Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP KBB, Yusef Ahmad, Rabu (9/4/2025). Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan site plan yang tertera.
Proses perizinan, lanjut Yusef, telah dijalani PT Eigerindo Multi Produk Industri sejak 2021, termasuk melengkapi dokumen seperti pola ruang, site plan, AMDAL, dan Andalalin. "PBG baru terbit Maret 2023," jelasnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang dikeluarkan Dinas PUTR hanya 2,08 persen dari batas maksimal 10 persen sesuai Perda KBU, dan site plan menunjukkan hanya ada 14 PBG. Namun, pertanyaan besar tetap muncul: apakah pembangunan Eiger Camp ini benar-benar sesuai aturan dan ramah lingkungan? DPRD Jabar tampaknya masih akan terus mengawasi perkembangan kasus ini.
Tinggalkan komentar