Ekonomi – Cianews – Persoalan pendidikan di Jawa Barat masih menjadi isu krusial. Hal ini terungkap dari hasil reses yang dilakukan anggota DPRD Jabar. Berbagai keluhan dan permasalahan mencuat, mulai dari praktik penahanan ijazah, minimnya sekolah negeri di sejumlah kecamatan, hingga pungutan liar di sekolah.
Dalam rapat paripurna Kamis (10/4), Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah rekomendasi. Juru bicara fraksi, Christin Novalia Simanjuntak, menekankan perlunya keberpihakan anggaran pendidikan, terutama bagi warga kurang mampu. Ia juga mendesak Pemprov Jabar untuk menindak tegas sekolah yang melakukan pungutan liar. Selain itu, percepatan pembangunan sekolah baru, khususnya SMA/SMK negeri di kecamatan yang belum memilikinya, juga menjadi sorotan. "Penahanan ijazah juga harus segera dituntaskan," tegas Christin.
Senada dengan PDI Perjuangan, Fraksi PKB juga menyoroti isu pendidikan. Juru bicara Fraksi PKB, Aceng Malki, mendorong alokasi anggaran khusus untuk penebusan ijazah siswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini perlu diimbangi dengan memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta dan pesantren. Fraksi PKB juga meminta dukungan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan secara adil dan berkelanjutan. "Pesantren, madrasah, dan sekolah swasta telah berperan besar dalam mencerdaskan bangsa, bahkan sebelum kemerdekaan, namun fasilitasnya masih jauh dari layak," ungkap Aceng. Persoalan ini menjadi bukti bahwa pendidikan masih menjadi aspirasi strategis yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Tinggalkan komentar