Ekonomi – Cianews – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah daerah (Pemda). Langkah ini diprioritaskan untuk mempercepat sertifikasi tanah, khususnya bagi warga miskin ekstrem melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dalam arahannya di Makassar, Sabtu (12/04/2025), Menteri Nusron menekankan pentingnya pendekatan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendapatkan subsidi, terutama bagi warga miskin ekstrem yang mengikuti program PTSL. "Aset tanah mereka perlu terjaga," tegasnya. Ia menilai kolaborasi ini menguntungkan semua pihak (win-win solution), karena sertifikat tanah berpotensi meningkatkan perekonomian warga dan membantu Pemda dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Lebih lanjut, Menteri Nusron juga mendorong Kepala Kantor Pertanahan di Sulsel untuk melobi wali kota dan bupati agar memberikan pembebasan atau pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi warga miskin ekstrem. "Beban BPHTB seringkali menjadi kendala. Dengan pembebasan ini, diharapkan lebih banyak warga yang mau mendaftarkan tanahnya melalui PTSL," imbuhnya.
Rapat tersebut dihadiri Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulsel, R. Agus Marhendra; serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Sulsel. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mempermudah akses sertifikasi tanah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang membutuhkan.
Tinggalkan komentar