Ekonomi – Cianews – Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atas keberaniannya menertibkan sejumlah bangunan yang dinilai merusak lingkungan di kawasan hutan dan puncak gunung di Jawa Barat. Langkah tegas ini, menurut Wahyudin, merupakan hal yang selama ini dinantikan.
"Lebih dari 15 tahun Walhi berjuang menyuarakan kerusakan dan alih fungsi lahan di Jawa Barat, mulai dari Kawasan Bandung Utara (KBU), Bogor, dan daerah lainnya. Baru kali ini ada pemimpin yang berani bertindak," ujar Wahyudin dalam Rapat Gabungan bersama DPRD Jabar dan beberapa stakeholder lainnya pada 15 April lalu. Ia menekankan bahwa keberanian Gubernur Dedi Mulyadi patut diapresiasi.
Namun, Wahyudin juga mengingatkan pentingnya penguatan landasan hukum dan regulasi untuk mendukung langkah tersebut. Hal ini dinilai krusial agar upaya pelestarian lahan di Jawa Barat dapat berjalan optimal. Ia menjelaskan, beberapa lahan di Jawa Barat memiliki fungsi vital bagi keberlanjutan lingkungan dan masyarakat, seperti KBU yang berperan sebagai daerah resapan air dan pencegah banjir. Alih fungsi lahan di kawasan-kawasan tersebut akan berdampak sistemik.
"KBU sangat penting. Degradasi lahan di sana akan mengancam kawasan di bawahnya," tegas Wahyudin. Ia menambahkan bahwa meskipun KBU dilindungi oleh Perda No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU dan Perda RTRW Jabar, penegakannya masih lemah. Banyak izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kota/kabupaten dinilai tidak sesuai aturan.
Wahyudin juga menyoroti konsep pengembangan wisata alam yang keliru. Banyak pembangunan di kawasan hutan dengan mengusung konsep wisata alam, namun kenyataannya justru didominasi bangunan beton. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pengelolaan wisata alam di Jawa Barat.
Tinggalkan komentar