Ekonomi – Cianews – Aksi demonstrasi mengguncang kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Sabtu (30/11/2024). Puluhan buruh dari Koalisi 6 Serikat Bandung Barat menyerbu kantor tersebut, menuding Bawaslu lamban dan tak tegas dalam menindak pelanggaran Pemilu. Para demonstran kecewa dengan penanganan kasus dugaan politik uang dan netralitas yang dinilai jalan di tempat.
Koordinator aksi, Dadang Ramon, mengatakan Bawaslu selalu beralasan kekurangan syarat formil dan materil untuk menindak pelanggaran. "Kami minta Bawaslu menerangkan ke publik sejauh mana mereka menindak pelanggaran yang terjadi. Jangan sampai kasus sudah diregister, diperiksa, lalu pulang tanpa hukuman," tegas Dadang. Ia menilai Bawaslu seperti "macan ompong" yang tak mampu menindak tegas para pelanggar, termasuk kasus netralitas aparat desa di Kecamatan Gununghalu yang penanganan transparansinya dipertanyakan.
Dadang menekankan aksi ini murni bentuk keprihatinan atas maraknya pelanggaran Pemilu dan bukan untuk mendukung kandidat tertentu. "Gerakan buruh tak berpihak pada salah satu pihak. Ini aksi kepedulian karena demokrasi di Bandung Barat kami anggap telah mati karena penyelenggara seperti Bawaslu tak bekerja maksimal," tandasnya. Mereka menuntut Bawaslu bertindak tegas agar Pilkada KBB berlangsung jujur dan adil, serta menghasilkan pemimpin berkualitas.
Related Post
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Bawaslu Bandung Barat, Riza Nasrul Falah Sopandi, menyatakan bahwa pihaknya telah menangani 13 perkara pelanggaran Pemilu, mulai dari dugaan netralitas, penggunaan fasilitas negara, hingga politik uang. Namun, 3 kasus dinyatakan tak memenuhi unsur pidana. Penjelasan lebih lanjut terkait penanganan kasus lainnya belum disampaikan secara rinci. Aksi ini menyoroti kecemasan publik terhadap integritas penyelenggara Pemilu dan mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar demokrasi berjalan sesuai prinsipnya.
Tinggalkan komentar