Ekonomi – Cianews – Polemik layanan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor memanas. Anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor, Gus M alias Akhmad Saeful Bakhri, melontarkan kritik pedas. Ia menilai Pemkot Bogor teledor dalam mengelola Biskita, khususnya pasca pencabutan subsidi. "Kenapa tidak menyiapkan sejak awal? Kalau sudah dipersiapkan, saya yakin polemik ini tak akan terjadi," tegas Gus M, Kamis (9/1).
Menurut Gus M, Pemkot Bogor gagal membuat kajian komprehensif terkait keberlangsungan Biskita. Ia mempertanyakan peran Perumda Transportasi Pakuan (PTP), khususnya terkait konsorsium dengan Kodjari dalam e-katalog dan keuntungan yang didapat PTP pasca lelang Biskita di BPTJ. "Apakah masih satu konsorsium? Kalau iya, apa keuntungannya?" tanyanya dengan nada geram.
Politisi PPP ini juga menyoroti Perda Transportasi Nomor 8 Tahun 2023 yang memberikan mandat pelaksanaan sistem transportasi di Kota Bogor. Ia menilai Dishub dan PTP gagal menjalankan mandat tersebut. "Sehingga kami meminta Dishub segera menyiapkan rencana induk transportasi kota Bogor dan menyerahkannya ke Komisi 2 dan Komisi 3," desaknya.
Gus M pesimistis masalah Biskita di BPTJ dapat selesai dalam 30 hari, mengingat ketergantungan pada Perpres. "Kalau dalam 30 hari tidak selesai, langkah apa yang akan diambil Dishub? Jangan hanya berserah diri, harus ada langkah konkret!" sergahnya. Ia menegaskan dukungan DPRD terhadap sistem transportasi, asalkan ada perencanaan dan kajian yang jelas, termasuk evaluasi triwulanan.
Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menyatakan DPRD siap mendukung keberlanjutan Biskita dan meminta PTP siap mandiri pada 2026. Namun, kritik pedas Gus M ini seakan menjadi tamparan keras bagi Pemkot Bogor yang harus segera mencari solusi atas polemik Biskita.
Tinggalkan komentar