Ekonomi – Cianews – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Usulan ini kini menunggu restu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketua Bapemperda DPRD Jabar, Sugianto Nangolah, mengungkapkan alasan di balik inisiatif tersebut. Menurutnya, kinerja sejumlah BUMD di Jawa Barat masih jauh dari memuaskan.
Dari 41 BUMD milik Pemprov Jabar, hanya sebagian kecil yang menunjukkan kinerja apik. Padahal, BUMD memiliki peran krusial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Peran BUMD sangat penting, agar kita tidak hanya mengandalkan pajak kendaraan saja untuk PAD," tegas politikus Partai Demokrat itu.
Raperda ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja BUMD. Salah satu poin pentingnya adalah sanksi tegas bagi direktur utama yang gagal menyetor dividen. Sugianto menambahkan, komunikasi dengan Kemendagri telah terjalin dan "Setelah mendapat lampu hijau dari Kemendagri, Pansus akan langsung dibentuk dan Raperda ini akan dikebut," lanjutnya.
Related Post
Rencana ini mendapat sambutan positif dari sejumlah direktur BUMD, termasuk Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jabar, Agus Subrata. Ia mengakui perlunya peningkatan kinerja BUMD dan aturan baru ini akan menjadi tantangan tersendiri. "BUMD hadir untuk mensejahterakan masyarakat," ujarnya. PT Jamkrida Jabar sendiri tercatat sebagai salah satu BUMD berkinerja positif, dengan setoran dividen mencapai Rp 5,585 miliar pada tahun buku 2023.
Desakan evaluasi kinerja BUMD datang dari berbagai pihak, mulai dari fraksi-fraksi di DPRD Jabar, kelompok masyarakat, hingga mahasiswa. Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, membenarkan banyaknya usulan pembentukan Pansus BUMD, mendukung desakan dari mahasiswa dan sejumlah anggota dewan lainnya. Raperda ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kontribusi BUMD bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Tinggalkan komentar