Ekonomi – Cianews – Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran negara senilai Rp306,69 triliun tengah menjadi sorotan. Pemangkasan ini, yang meliputi Rp256,1 triliun dari kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah, menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap sektor pendidikan. Potensi keterbatasan operasional di perguruan tinggi negeri, penurunan kualitas fasilitas dan program akademik, hingga tergerusnya kesejahteraan dosen menjadi ancaman nyata. Di sektor swasta, pengurangan subsidi berpotensi menaikkan biaya pendidikan dan membatasi akses bagi masyarakat kurang mampu.
Menanggapi hal ini, Rektor Universitas Islam Bandung (Unisba), Edi Setiadi, memberikan pandangannya kepada cianews.co.id. Ia menilai dampak terbesar akan dirasakan perguruan tinggi negeri (PTN). "Tapi yang paling berdampak itu PTN. Kami swasta tidak terlalu terpengaruh," ungkap Edi. Namun, ia menekankan pentingnya komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan. "Kami mewakili komunitas akademik, pemerintah jangan main-main dengan dunia pendidikan. Pemerintah harus serius mengelola pendidikan," tegasnya.
Kebijakan efisiensi ini, yang diklaim untuk mendanai program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis, menurut Rektor Unisba harus dikaji ulang agar tidak mengganggu stabilitas pendidikan. "Paling tidak pemerintah mampu bikin kami tenang, jangan mengganggu," pungkas Edi, berharap pemerintah mampu memastikan agar pemotongan anggaran tidak berdampak negatif pada sektor pendidikan. Kejelasan dan transparansi pengelolaan anggaran menjadi kunci agar kekhawatiran tersebut dapat diredam.
Tinggalkan komentar