Ekonomi – Cianews – Ratusan guru honorer Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada Senin (12/1/2025). Mereka, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH), menuntut kejelasan status kepegawaian dan diakomodir menjadi ASN atau PPPK. Ketua FKGH Jabar, Yudi Nurman Fauzi, mengungkapkan kekecewaan atas minimnya kesempatan menjadi ASN atau PPPK selama tiga tahun terakhir. "Perekrutan yang dilakukan Pemprov Jabar belum maksimal, padahal Jawa Barat masih kekurangan guru," tegasnya.
Yudi menambahkan, pengabdian selama belasan tahun di dunia pendidikan terasa tak dihargai. Para guru honorer bahkan kalah bersaing dengan calon guru yang belum berpengalaman dalam seleksi. Kekecewaan ini berujung pada audensi dengan Komisi V DPRD Jabar, dihadiri Dinas Pendidikan Jabar dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Dalam pertemuan tersebut, Yudi menyampaikan berbagai polemik yang tak kunjung usai terkait guru honorer, terutama dengan adanya aturan Non-ASN. Ia mengusulkan penambahan formasi perekrutan guru, baik CPNS maupun PPPK. Namun, usulan tersebut terbentur regulasi dan keterbatasan anggaran. Pemprov Jabar, menurut Yudi, masih memiliki ruang fiskal untuk belanja pegawai, karena anggaran yang digunakan baru mencapai 24 persen dari batas maksimal 30 persen. Perjuangan guru honorer untuk mendapatkan pengakuan dan kesejahteraan masih berlanjut.
Tinggalkan komentar