Ekonomi – Cianews – Maraknya tambang ilegal di Jawa Barat membuat Dedi Mulyadi geram. Gubernur terpilih ini langsung mengonfrontasi Kepala Dinas ESDM Jabar, Ai Saadiyah D., dan Kepala Satpol PP Jabar, M. Ade Afriandi, terkait lemahnya penindakan. Pertemuan yang diunggah di akun @dedimulyadi71 ini mengungkap fakta mengejutkan.
Dedi mempertanyakan lambannya penindakan tambang ilegal yang ditemukan di Subang dan daerah lain. "Ini tambang ilegal di Jabar banyak, apa kendalanya kok penindakannya lemah?" tanyanya, dikutip Senin (20/1/2025). Ai Saadiyah menjelaskan bahwa kewenangan penutupan tambang ilegal bukan berada di Dinas ESDM, melainkan di Aparat Penegak Hukum (APH). ESDM hanya bertindak berdasarkan laporan masyarakat.
Pertanyaan pun dilayangkan kepada Kasatpol PP, Ade Afriandi. Ia menjelaskan bahwa masalah tambang ilegal sudah berlangsung sejak 2022, dan Satpol PP telah berupaya menegakkan Perda. Namun, dari 218 Perda Jabar, hanya 81 yang memuat sanksi, dan hanya 34 Perda yang menugaskan Satpol PP untuk penegakannya. Hal ini menjadi kendala utama dalam pemberantasan tambang ilegal di Jawa Barat. Pertemuan tersebut menguak celah regulasi yang perlu segera diperbaiki untuk mengatasi masalah tambang ilegal yang merajalela.
Related Post
Tinggalkan komentar