Ekonomi – Cianews – Kabar baik bagi warga Jawa Barat yang tinggal di rumah tidak layak huni (rutilahu). Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menaikkan anggaran perbaikan rutilahu menjadi Rp40 juta per unit pada tahun 2025. Anggaran ini sebelumnya hanya Rp20 juta.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar, Indra Maha, mengungkapkan peningkatan anggaran ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat. "Jadi sesuai arahan Pak Gubernur, anggaran perbaikan rutilahu bakal menjadi Rp40 juta," ujarnya.
Meskipun target perbaikan awal mencapai 1.270 unit, Indra menjelaskan bahwa jumlah tersebut masih dalam pembahasan, mengingat adanya pergeseran anggaran. "Ini kan ada pergeseran anggaran. Untuk unitnya masih dibahas," tambahnya.
Program perbaikan rutilahu ini akan difokuskan pada kawasan kumuh di Jawa Barat dan akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota/kabupaten setempat. Sebelumnya, anggaran Rp20 juta per unit dialokasikan untuk bahan bangunan (Rp17,5 juta), biaya operasional (BOP) Rp2 juta, dan administrasi maksimal Rp500 ribu. Rinciannya meliputi pekerjaan struktural, dinding, atap, lantai, kamar mandi, dan septic tank. BOP sendiri diperuntukkan bagi upah pekerja, minimal Rp2 juta untuk 8 hari kerja.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2023, hanya 54,17 persen rumah tangga di Jawa Barat yang menempati rumah layak huni. Angka ini meningkat sedikit dari 53,37 persen di tahun 2022, namun masih menyisakan sekitar 45,83 persen penduduk Jawa Barat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kenaikan anggaran ini diharapkan dapat memberikan solusi signifikan bagi permasalahan tersebut.
Tinggalkan komentar