Ekonomi – Cianews – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran tengah menjadi sorotan. Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi B DPRD, Erik Kridasetia, mendesak Pemkab Ciamis untuk cermat menyikapi kebijakan ini. Ia khawatir pemangkasan anggaran mengganggu pembangunan dan pelayanan publik. Erik menekankan perlunya pengalihan program yang kurang prioritas untuk menyesuaikan dengan Inpres tersebut. Situasi ini dinilai kompleks, apalagi di tengah transisi kepemimpinan dan tumpang tindih kebijakan pusat dan provinsi.
"Pemkab harus memastikan visi pembangunan tetap tercapai pasca efisiensi anggaran," tegas politisi Partai Demokrat ini pada Senin (10/3/2025). Meskipun penggeseran anggaran menjadi wewenang eksekutif, Erik meminta agar setiap alokasi dana tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas infrastruktur jalan, mengingat Ciamis baru saja meraih penghargaan nasional di sektor tersebut. "Penghapusan DAK Fisik melalui Inpres ini mengharuskan Pemkab mengalokasikan dana mandiri untuk pemeliharaan infrastruktur jalan yang sudah bersertifikasi nasional," tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ciamis, Asep Dedi, mengakui defisit anggaran mencapai Rp83,5 miliar. Bersama Sekretaris BPKD Mar Diyana Ys, ia menjelaskan penyusunan ulang Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyesuaian APBD 2025 hingga batas waktu 31 Maret 2025. "Hasil efisiensi akan diprioritaskan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur. Kami optimistis langkah ini tidak akan mengganggu layanan publik atau pembangunan jangka panjang, termasuk penyelesaian utang daerah," jelas Asep.
Erik menambahkan, efisiensi anggaran harus dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman perbankan. "Pemkab harus bijak agar dana yang dihemat menjadi solusi, bukan menambah masalah di masa mendatang," pungkasnya. Langkah-langkah strategis apa lagi yang akan diambil Pemkab Ciamis untuk mengatasi defisit anggaran ini? Publik menantikan transparansi dan solusi konkret dari pemerintah daerah.
Tinggalkan komentar