Ekonomi – Cianews – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung mengungkapkan adanya delapan laporan dugaan pelanggaran selama Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas A. Iskandar, menjelaskan laporan tersebut terdiri dari enam laporan masyarakat dan dua temuan Bawaslu sendiri. "Sebagian besar laporan masuk setelah masa tenang hingga pasca-pemungutan suara," ungkap Dimas seusai Rapat Koordinasi pada Jumat (14/3).
Beragam jenis pelanggaran dilaporkan, mulai dari dugaan praktik money politik hingga keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, Dimas mengakui kedelapan kasus tersebut belum satu pun yang sampai ke tahap putusan inkrah. Ia menunjuk dua kendala utama: minimnya bukti dan kesulitan menemukan saksi.
"Seringkali barang bukti sudah habis terpakai saat kami telusuri," jelas Dimas terkait kesulitan pengumpulan bukti. Sementara itu, kesulitan mendapatkan saksi kunci juga menjadi kendala. Keberadaan saksi, menurutnya, krusial untuk menaikkan status laporan ke tahap penyelidikan, apalagi hingga ke putusan.
Meski demikian, Dimas menyatakan jumlah laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 ini lebih rendah dibandingkan pilkada sebelumnya. "Pilkada sebelumnya ada belasan laporan, kali ini hanya delapan," imbuhnya. Bawaslu Kota Bandung saat ini tengah melakukan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan pilkada mendatang.
Tinggalkan komentar