Masyarakat Polewali Mandar (Polman) di Sulawesi Barat dihebohkan dengan dugaan penyimpangan dalam pendaftaran dan penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Pendiri LBH Pendidikan, Fuad Adnan, menegaskan bahwa warga dapat melaporkan segala bentuk penyimpangan kepada aparat penegak hukum.
Fuad mengungkapkan, anggaran PIP yang berasal dari APBN membuat semua upaya penyimpangan dapat merugikan negara dan melanggar hukum. "Masyarakat bisa laporkan segala bentuk penyimpangan kepada aparat penegak hukum dan ombudsman. Apalagi jika diketahui memang ada desain penyimpangan yang dilakukan sejak pendaftaran hingga penyaluran," tegasnya.
Related Post
Fuad juga menyoroti peran Anggota Komisi X DPR-RI asal Sulawesi Barat, Ratih Singkarru, yang diduga melakukan pendataan penerima beasiswa PIP dan menjadikan program tersebut sebagai komoditas politik. Menurutnya, aktivitas pendaftaran seharusnya dilakukan oleh sekolah atau dinas pendidikan Polman, bukan oleh relawan politik.
"Tidak sesuai lah. Anggota DPR (Komisi X) sekalipun itu ranahnya legislatif. Tidak boleh seharusnya melakukan pendataan langsung. Itu namanya pelanggaran prosedur. Harus dilaporkan ke penegak hukum atau Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI," tegas Fuad.
Lebih lanjut, Fuad mengungkapkan bahwa pendataan yang dilakukan melibatkan pihak ketiga dan relawan politik dari salah satu pasangan calon Bupati Polman. Hal ini dikhawatirkan akan memicu potensi pelanggaran prosedur pendaftaran dan penyaluran beasiswa PIP karena kentalnya agenda politik yang dilangsungkan dalam proses pendaftaran.
Dengan adanya dugaan penyimpangan ini, masyarakat Polman diharapkan tidak tinggal diam dan berani melaporkan segala bentuk kecurangan yang terjadi. Laporan dapat diajukan kepada aparat penegak hukum dan ombudsman untuk memastikan program PIP berjalan dengan adil dan transparan.
Tinggalkan komentar