Ekonomi – Cianews – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, meminta agar penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh KPK benar-benar bersih dari intervensi politik. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi penetapan Hasto terkait kasus suap Harun Masiku. "Komisi III DPR terus mendorong agar KPK bekerja lurus dan adil. Jangan sampai ada kesan penegakan hukumnya sarat kepentingan politik," tegas Rudianto kepada Antara, Rabu (25/12).
Ia menekankan pentingnya integritas dalam proses hukum untuk menghindari persepsi negatif di masyarakat. "Menemukan kesalahan itu wajar, tapi mencari-cari kesalahan jelas tak boleh," tambahnya. Sebagai politisi, Rudianto mengaku sulit berkomentar detail, namun sebagai legislator di bidang hukum, ia menghormati proses hukum yang berjalan. "Jika ada keberatan, ada mekanisme hukum yang bisa digunakan," ujarnya.
Rudianto mengingatkan, jika publik melihat KPK cenderung memihak, kepercayaan publik akan luntur. Ia berharap pimpinan KPK yang baru dapat menjaga keadilan dan memastikan penegakan hukum berjalan murni. "Tuduhan KPK menarget individu tertentu atau intervensi politik akan merusak citra lembaga. KPK harus profesional dan adil," tegasnya.
Related Post
Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka karena diduga terlibat aktif membantu Harun Masiku memenangkan kursi DPR melalui suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan ditemukan bukti keterlibatan Hasto sebagai Sekjen PDIP dalam kasus tersebut.
Rudianto berharap kasus ini ditangani transparan dan profesional, mencerminkan penegakan hukum yang adil dan bebas dari pengaruh politik. Publik pun menantikan bagaimana KPK membuktikan profesionalitasnya dalam kasus ini.
Tinggalkan komentar