Cianews – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kemenkumham Jateng) sukses meraih nilai sempurna atau 100 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan III (B-09). Pencapaian ini didapat berdasarkan paparan Koordinator RB Inspektorat Jenderal, Natakesuma, pada penutupan kegiatan yang berlangsung pada 14 September 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham.
Kemenkumham Jateng berhasil mengulang kesuksesan serupa yang diraih pada Triwulan I dan Triwulan III sebelumnya. Prestasi ini tentu tidak mudah mengingat jumlah satuan kerja di Jawa Tengah merupakan yang terbanyak di antara Kanwil lain di seluruh Indonesia.
Related Post
"Konsistensi capaian ini karena kerja keras, komitmen, dan tentu dukungan semua pihak dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah," ujar Hazmi Saefi, Kasubag Humas, Reformasi Birokrasi dan TI Kemenkumham Jateng.
Hazmi mengakui bahwa setiap triwulan, Kemenkumham Jateng melakukan evaluasi atas capaian pada triwulan sebelumnya. "Masih ada beberapa UPT yang dalam pemenuhan data dukung melewati tenggat yang kami tentukan," jelasnya.
Atas hal tersebut, Kemenkumham Jateng berencana segera melakukan pendampingan dan penguatan kepada seluruh UPT jajaran guna menghadapi pelaksanaan RKT RB Triwulan IV. "Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan pendampingan dan penguatan, nanti direncanakan kami akan mengundang Tim Inspektorat Jenderal dan atau Biro Perencanaan," tandasnya.
Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto, menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi dari seluruh jajaran dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. "Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham saat ini berada pada angka 83,6. Targetnya paling tidak pada tahun ini mencapai 85," ujar Tejo Harwanto.
Kakanwil Kemenkumham Jateng berharap jajarannya dapat memberikan kontribusi dalam menaikkan indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham. "Kita saat ini juga sedang berjuang menaikkan tunjangan kinerja pegawai, salah satu syarat untuk kenaikan tersebut nilai indeks Reformasi Birokrasi paling tidak berada pada nilai 85," pungkas Tejo Harwanto.
Tinggalkan komentar