Ekonomi – Cianews – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengejutkan. Inpres tersebut menginstruksikan pemangkasan besar-besaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara. Langkah tegas ini diambil untuk menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Inpres tersebut secara khusus memerintahkan gubernur, bupati, dan walikota untuk membatasi sejumlah pos anggaran. Beberapa pos anggaran yang harus dipangkas antara lain belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, dan focus group discussion (FGD). Selain itu, perjalanan dinas juga diinstruksikan untuk dikurangi hingga 50 persen. Pemangkasan juga menyasar belanja honorarium dengan mengurangi jumlah tim, serta belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.
Tidak hanya itu, penyaluran dana hibah juga harus lebih selektif. Pemerintah daerah diminta untuk fokus pada target kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) juga menjadi bagian dari instruksi ini.
Related Post
Inpres ini berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan. Besaran total pemangkasan anggaran yang ditargetkan mencapai angka fantastis, yakni 306,69 triliun rupiah. Langkah serupa juga diterapkan pada kementerian dan lembaga di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa Inpres ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja APBN dan APBD. Efisiensi ini, menurut Deni, diperlukan untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan anggaran negara. "Jadi, belanja negara harus ditingkatkan efisiensinya di semua bidang," tegas Deni. Langkah berani Presiden Prabowo ini diharapkan mampu membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang.
Tinggalkan komentar