Skandal Hasto Kristiyanto: Politik atau Hukum?

Ekonomi – Cianews – Ketua Umum Gema Pasundan, Rajo Galan, menyoroti penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menganggapnya sebagai bagian dari skenario politik yang lebih besar. Rajo melihat kasus ini sebagai puncak dari serangkaian peristiwa yang mencurigakan, mulai dari sayembara Rp8 miliar yang ditawarkan Maruarar Sirait hingga demonstrasi yang dinilai terkesan "diatur".

"Banyak kejanggalan dalam demonstrasi-demonstrasi tersebut," ujar Rajo. "Mereka lebih fokus pada Hasto Kristiyanto, ketimbang kasus-kasus korupsi besar seperti Joko Candra (Rp546 miliar), PT Timah (Rp300 triliun), atau bahkan BLBI (Rp138 triliun) yang merugikan negara secara signifikan." Ia menilai, aksi tersebut sebagai upaya pengalihan isu dari permasalahan yang lebih krusial dan berdampak langsung pada rakyat.

Skandal Hasto Kristiyanto: Politik atau Hukum?
Gambar Istimewa : jabarekspres.com

Rajo juga mempertanyakan independensi KPK pasca pelantikan pimpinan baru di era pemerintahan Jokowi. "Harapan rakyat agar KPK bebas dari intervensi politik tampaknya sirna," tegasnya. Ia menuding penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto sebagai bentuk kriminalisasi politik, mengingat rekam jejak Hasto yang vokal mengkritik pemerintah dan membela kepentingan rakyat kecil.

Lebih jauh, Rajo mengingatkan pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh PDI Perjuangan beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal ini memperkuat dugaan bahwa penetapan tersangka Hasto Kristiyanto sarat muatan politis. Pernyataan Connie Bakrie di kanal YouTube yang memprediksi penetapan tersangka Hasto Kristiyanto sebelumnya, semakin memperkuat kecurigaan tersebut. Rajo menyimpulkan, kasus ini bukan semata penegakan hukum, melainkan pertarungan politik yang memanfaatkan hukum sebagai alat.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar