Ekonomi – Cianews – Menjelang Ramadhan dan Lebaran, isu Tunjangan Hari Raya (THR) bagi driver transportasi online kembali mencuat. Demo driver pada 17 Februari 2025 lalu kembali menyoroti tuntutan ini, bahkan sampai memancing komentar dari Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Namun, sebelum membahas THR, kita perlu memahami status kerja para driver ini.
Menurut laporan Celios (2024), driver online masuk kategori "pekerja gig", yaitu pekerja lepas dengan fleksibilitas tinggi dan sering memiliki beberapa sumber penghasilan. Mereka terbagi dua: location-based (berbasis lokasi) dan online-based. Driver online termasuk location-based, karena pekerjaan mereka membutuhkan kehadiran fisik di lokasi tertentu.
Perbedaan krusial terletak pada status pekerja. Pekerja gig beroperasi berdasarkan kemitraan, bukan hubungan kerja formal seperti umumnya. Inilah yang membuat polemik THR berlarut. Secara hukum, THR hanya diberikan kepada pekerja tetap dan tidak tetap. Namun, status kemitraan pekerja gig diatur UU No. 20 Tahun 2008, dan platform penyedia jasa bukan perusahaan yang mempekerjakan mereka.
Related Post
Ketidakjelasan status inilah yang menjadi kendala. Belum ada kesepakatan resmi mengenai status kemitraan pekerja gig, sehingga mereka sering berharap mendapatkan perlakuan sama dengan pekerja formal. Padahal, kontrak kerja mereka lebih dekat dengan regulasi Kementerian UMKM, bukan Kementerian Ketenagakerjaan.
Platform digital beroperasi sebagai two-sided market, melayani dua pihak: konsumen akhir (penumpang) dan pekerja gig (driver). Platform menghubungkan kedua pihak, memfasilitasi interaksi langsung di antara mereka. Persoalan THR bagi driver online pun menjadi kompleks dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang status kerja mereka dalam ekosistem digital. Apakah tuntutan mereka akan terpenuhi? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
Tinggalkan komentar