Ekonomi – Cianews – Polemik penggunaan Gedung Serba Guna (GSG) di Arcamanik, Bandung, memanas. Warga, tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Arcamanik Berbhineka, mengadukan nasib mereka ke Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/3). Mereka menuntut penghentian sementara operasional GSG hingga ada kejelasan hukum.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menyatakan DPRD hanya sebagai fasilitator. "Kami telah mendengar aspirasi warga. Langkah selanjutnya, mempertemukan semua pihak untuk mencari solusi. Kita perlu melihat kronologi dan dokumen sebelum menentukan sikap," jelasnya.
Permasalahan bermula dari ketidaktransparanan pengelola GSG. Kusuma, Ketua RW 12, mengungkapkan, "Awalnya kami berpikir positif, namun pengelola tidak jujur, mengadakan acara meski berjanji tidak akan melakukannya."
Related Post
Kejelasan legalitas kepemilikan gedung juga dipertanyakan. Warga mengancam akan menggugat developer, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan paroki gereja yang mengklaim kepemilikan GSG. Mereka mendesak penghentian ibadah di gedung tersebut hingga ada kejelasan hukum. "Misa setiap Sabtu dan Minggu melanggar kesepakatan," tegas perwakilan warga lainnya.
Komisi V berjanji mengawal masalah ini dan merekomendasikan pertemuan lanjutan yang melibatkan Pemerintah Kota Bandung, BPN, dan pengelola GSG. Siti Muntamah, Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS, menambahkan, "Kita harus mencari solusi berdasarkan hukum dan norma yang berlaku."
Sebelumnya, Yosep, perwakilan perizinan Gereja Santo Yohanes Rasul, menjelaskan kebutuhan tempat ibadah bagi sekitar 1.400 jemaat Katolik di Arcamanik. Ia menyatakan gedung tersebut telah dimiliki gereja sejak 1980-an dan sedang dalam proses pengurusan izin. "Kami beribadah setiap Minggu. Ada penolakan dari beberapa warga, tapi kami telah berupaya berdialog," ujarnya. Namun, negosiasi tersebut tampaknya belum membuahkan hasil yang memuaskan warga. Persoalan ini pun masih jauh dari kata selesai dan terus menjadi sorotan publik.
Tinggalkan komentar