Ekonomi – Cianews – Pembongkaran lapak pedagang di Alun-Alun Kota Cimahi menjelang Idul Fitri 2025 mengungkap fakta mengejutkan. Bukan hanya soal negosiasi pembongkaran yang sempat memanas antara pedagang dan Walikota Cimahi, Ngatiyana, tetapi juga aliran dana iuran pedagang yang mencapai puluhan juta rupiah. Ke mana aliran dana tersebut? Pertanyaan ini kini menjadi sorotan utama.
Proses pembongkaran sendiri berlangsung tertib, meski sempat terjadi adu argumen. Forkopimda, TNI-Polri, dan BIN dikerahkan untuk mengamankan situasi. Namun, di balik tertibnya pembongkaran, terkuak informasi mengejutkan terkait besaran iuran yang dibayarkan para pedagang.
Ngatiyana mengungkapkan rasa terkejutnya saat mengetahui adanya pedagang yang harus membayar iuran hingga Rp20 juta untuk empat lapak. "Ini pembayarannya ke mana? Kita tidak tahu. Karena ini bukan masuk ke pemerintah. Ini perlu diketahui semuanya," ujarnya.
Related Post
Besaran iuran bervariasi, mulai dari Rp3 juta hingga Rp5 juta per lapak. Yang menjadi masalah, tidak ada kejelasan mengenai pihak yang menerima setoran tersebut. Para pedagang sendiri enggan membeberkan tujuan aliran dana tersebut. "Pedagang sendiri tidak bicara setor ke siapa, mereka tidak membuka suara. Saya tanya, mereka mengeluarkan Rp20 juta untuk empat jongko. Artinya, satu jongko Rp5 juta. Tapi kepada siapa? Karena ini tidak masuk ke pemerintah," tegas Ngatiyana.
Walikota menekankan bahwa pajak resmi akan digunakan untuk pembangunan masyarakat. Praktik pungutan liar ini dinilai merugikan pedagang dan perlu diusut tuntas. Pembongkaran lapak sendiri dilakukan sesuai kesepakatan, dengan pedagang membongkar sendiri lapaknya pada 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. "Semua sudah berjalan sesuai rencana, dan alhamdulillah masyarakat menyadari karena besok lokasi ini akan digunakan untuk salat Idulfitri," kata Ngatiyana. Pembongkaran dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan salat Idul Fitri di Alun-Alun Cimahi.
Tinggalkan komentar