Ekonomi – Cianews – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, Jumat (17/1/2025) lalu, mengunjungi kantor pusat B-Universe. Tujuannya? Menyosialisasikan program pemerintah untuk memaksimalkan potensi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kedatangan Menteri Karding disambut hangat Komisaris Utama B-Universe, Enggartiasto Lukita, beserta jajaran direksi. Pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif ini membahas peran media dalam mendukung program KP2MI.
Enggartiasto Lukita menekankan pentingnya program ini di tengah tantangan ekonomi global yang berdampak pada pasar kerja. Ia melihat KP2MI sebagai harapan besar, khususnya dalam penempatan tenaga kerja baru dan mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). "Kementerian ini menjadi tumpuan harapan, terutama untuk penyaluran tenaga kerja baru dan yang sudah ada. Kita tak bisa menutup mata, banyak PHK terjadi. Dalam situasi ekonomi seperti ini, potensi pengangguran bisa bertambah," ujarnya.
Ia juga menyoroti stigma negatif terhadap PMI yang selama ini kerap diidentikkan dengan pekerja domestik, seperti pembantu rumah tangga. Namun, ia mengapresiasi konsep baru Menteri Karding untuk mengubah persepsi tersebut. "Pak Menteri punya konsep bagus untuk mengubah hal itu. Selama ini PMI masih dianggap hanya sebagai pembantu rumah tangga, padahal kebutuhan di berbagai negara lain sangat besar. Program ini mendorong PMI dengan skill yang bisa dikembangkan, minimal punya keahlian tertentu dan kemampuan berbahasa," lanjut Enggartiasto.
Lebih lanjut, Enggartiasto menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan sosialisasi kebijakan positif ini kepada masyarakat luas. Menurutnya, potensi PMI sangat besar untuk meningkatkan devisa negara. "Bayangkan, hanya dengan 300.000 PMI, berapa remitansinya, berapa devisa negara yang masuk? Jika dikembangkan dan disalurkan dengan baik, Indonesia bisa meniru Filipina yang devisa terbesarnya berasal dari PMI mereka," tambahnya. Ia juga menegaskan peran media dalam mensosialisasikan program pemerintah dan mencegah praktik PMI ilegal.
Tinggalkan komentar