Cianews – Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan belum ada rapat terbatas (ratas) terkait wacana pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek.
"Kami belum, belum. Kan biasanya ada ratasnya, dan biasanya kan kami mengikuti," ujar Erick di Jakarta, Senin.
Related Post
Erick mengaku tidak mengetahui detail wacana kebijakan subsidi KRL berbasis NIK. Bahkan, PT KAI (Persero) pun belum memberikan laporan terkait hal tersebut.
"Saya enggak tahu, saya belum tahu," kata Erick.
Erick menegaskan, Kementerian BUMN bukanlah pihak yang menentukan kebijakan terkait subsidi berbasis NIK, meskipun KAI berada di bawah naungan Kementerian BUMN.
"Penentuan kebijakan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian BUMN, akan melaksanakan tugas tersebut yang diyakini berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Erick.
Erick berharap adanya transparansi antara kementerian apabila kebijakan subsisi KRL berbasis NIK akhirnya disetujui.
"Kita berharap ada transparansi yang disepakati oleh Kementerian yang mengambil kebijakan dan Menteri Keuangan dan kami (Kementerian BUMN)," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyatakan bahwa pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.
"Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya kepada Cianews di Jakarta, Kamis.
Budi menjelaskan, saat ini sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi.
"Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi," kata dia.
Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa terakhir. Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.
Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni, salah satunya, dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.
Tinggalkan komentar